Friday, January 17, 2020

Mengenal Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata



Partisipasi  masyarakat  adalah keikutsertaan,  keterlibatan,  dan kesamaan  anggota  masyarakat  dalam suatu  kegiatan  tertentu  baik  secara langsung  maupu  tidak  langsung,  sejak dari  gagasan  perumusan  kebijakan, pelaksanaan  program  dan evaluasi (Rubiantoro dan Haryanto, 2013). Partisipasi masyarakat merupakan dasar untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan; masyarakat. Partisipasi memainkan peran penting dalam tahap perencanaan hingga implementasinya (Lind & Simmons, 2017).
Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah agar masyarakat sadar bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, dan mereka berhak mendapat manfaat dari pariwisata pengembangan yang telah mereka rencanakan (Tosun, 2000). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dari proses perencanaan untuk pengambilan keputusan umumnya dianggap wajib (Chok, Macbeth & Warren, 2007).

Partisipasi, sumber gambar : http://www.arissubagiyo.com
Pendekatan partisipatif akan memungkinkan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan itu akan mengarahkan masyarakat menuju sikap positif dengan terciptanya upaya pelestarian sumber daya alam lokal dan dengan demikian pelestarian lingkungan (Tosun, 2006). Warga yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata akan mendapat manfaat dalam bentuk peningkatan kualitas kehidupan pariwisata dan pelestarian lingkungan sekitarnya (Nicholas, Thapa & Ko, 2009). Dengan  adanya  partisipasi  masyarakat, pengembangan  desa  wisata  cenderung membawa  dampak  yang  positif  bagi masyarakat lokal (Hermawan, 2016a). Selain itu, manfaat yang akan mereka dapatkan adalah meningkatkan kepemilikan, meningkat pengembangan jejaring sosial, dan menanamkan apresiasi dan pemahaman yang lebih besar tentang nilai area lokal (Gursoy, Jurowski & Uysal, 2002; Tosun & Timothy, 2003).
Dalam kasus pariwisata pedesaan, kadang-kadang gagasan untuk menciptakan dan mengembangkan turis baru Daya tarik tidak selalu berpusat pada pemerintah. Menurut Lamberti et al. (2011), Gagasan untuk mengembangkan objek wisata baru terkadang berasal dari komunitas lokal itu sendiri. Beberapa warga yang merupakan pencetus ide pengembangan pariwisata disebut agen cosmopolitan, mereka memainkan peran penting dalam mempercepat pengembangan pariwisata lokal.
Agen kosmopolitan adalah penghuni berpengetahuan dan berpengetahuan luas yang mengambil inisiatif dan bertindak sebagai katalis dalam pengembangan pariwisata (Iorio & Corsale, 2014). Mereka juga membangun sosial modal untuk menciptakan ikatan dan memperkuat hubungan antara anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (J├│hannesson, Skaptad├│ttir & Benediktsson, 2003). Di dalam partisipatif proses perencanaan, para pemangku kepentingan berkumpul untuk berdiskusi; mereka berbagi ide untuk dirumuskan tujuan bersama, menetapkan rencana bersama untuk melaksanakan rencana tersebut bersama-sama (Nicolaides, 2015; Araujo & Bramwell, 1999).
Proses selanjutnya adalah agar masyarakat membentuk komite koordinasi meningkatkan komunikasi, transfer pengetahuan dan keterampilan antara anggota masyarakat  (Beritelli, 2011). Hal ini dimaksudkan agar untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan upaya teknis di antara anggota masyarakat (Frisk & Larson, 2011) sehingga desa semakin menjadi rumah untuk "penduduk desa" (Ballesteros & Feria, 2016).
Arnstein  (1969)  menggambarkan partisipasi  masyarakat  sebagai  suatu pola  bertingkat  (ladder  patern)  yang tediri  dari  8  tingkat,  dimana  tingkatan paling  bawah  merupakan  tingkat partisipasi  masyarakat  sangat  rendah, menengah,  kemudian  tingkat  yang paling  atas  merupakan  tingkat  dimana partisipasi  masyarakat  sudah  sangat besar dan kuat.



Tangga Arnstein (1969), sumber https://www.ajhtl.com



Bagian  pertama Nonparticipan (tidak
ada partisipasi),  dari  Manipulation dan Therapy.  Pada bagian ini,  inisiator atau otoritas  yang  berkuasa  sengaja menghapus  segala  bentuk  partisipasi publik.  Pada  tingkat  Manipulation, mereka memilih dan mendidik sejumlah orang  sebagai  wakil  dari  publik. Fungsinya,  ketika  mereka  mengajukan berbagai  program,  maka  para  wakil publik tadi  harus  selau menyetujuinya. Sedangkan  publik  tidak  diberitahu tentang  hal  tersebut.  Pada  tingkat Therapy,  inisiator  sedikit  memberitahu kepada  publik  tentang  beberapa programnya  yang  sudah  disetujui  oleh wakil  publik.  Publik  hanya  bisa mendengarkan saja.
Bagian  kedua,  Tokenism (delusif) dengan  rentang  dari  Informing, Consultation dan  Placation.  Dalam Tokenism, otoritas  yang  berkuasa menciptakan  citra,  tidak  lagi menghalangi  partisipasi  publik.  Akan tetapi  kenyataan  yang  terjadi  berbeda, benar  partisipasi  publik  dibiarkan, namun  mereka  mengabaikannya  dan mereka tetap mengeksekusi  rencananya semula.  Ketika  berada  di  tingkat Informing,  inisiator  program menginformasikan  macam-macam program  yang  akan  dan  sudah dilaksanakan  namun  hanya dikomunikasikan  searah,  dan  public belum  dapat  melakukan  komunikasi umpan-balik  secara  langsung.  Untuk tingkat Consultation, inisiator berdiskusi dengan  banyak  elemen  publik  tentang berbagai agenda. Semua saran dan kritik didengarkan  tetapi  mereka  yang mempunyai  kuasa memutuskan, apakah saran dan kritik dari publik dipakai atau tidak.  Pada  tingkat  Placation,  inisiator berjanji  melakukan berbagai  saran  dan kritik dari publik,  namun mereka diamdiam menjalankan rencananya semula. Partnership, Delegated  Power dan Citizen  Control merupakan  jajaran tingkatan di bagian ketiga, yaitu Citizen Power (publik berdaya).
Saat partisipasi publik  telah  mencapai  Citizen Power, maka  otoritas  yang  berkuasa  sedang benar-benar mendahulukan peran public dalam berbagai  hal.  Saat  berada  pada tingkat  Partnership,  mereka memperlakukan publik selayaknya rekan kerja.  Mereka  bermitra  dalam merancang  dan  mengimplementasi  aneka kebijakan publik. Naik ke tingkat Delegated  Power,  mereka mendelegasikan  beberapa  kewenangan kepada  publik.  Contoh,  publik  punya hak  veto  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Tingkat  tertinggi  yaitu Citizen  Control.  Pada  tingkatan  ini publik  lebih  mendominasi  ketimbang mereka  (otoritas),  bahkan  sampai dengan  mengevaluasi  kinerja  mereka. Partisipasi  publik yang ideal  tercipta di tingkat ini.
Baca artikel lengkap saya di : https://www.ajhtl.com

No comments:
Write komentar